Corongkasus.com // Sandai, Ketapang, Kalbar – Sebuah truk pengangkut kayu gelondongan (log) yang disebut-sebut milik PT Boma Resources mengalami kecelakaan hingga masuk ke semak belukar atau nyungsep saat melintasi jalan menanjak di wilayah Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Selasa (10/11/2026).
Insiden tersebut menyebabkan puluhan batang kayu gelondongan berukuran besar tumpah dan berserakan di sepanjang badan jalan.
Kondisi ini sempat mengganggu aktivitas dan arus lalu lintas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.
Namun, kecelakaan tersebut bukan sekadar persoalan kendaraan yang kehilangan kendali.
Peristiwa ini justru memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai legalitas kayu yang diangkut oleh armada tersebut, terlebih perusahaan yang dikaitkan dengan pengangkutan kayu itu sebelumnya pernah terseret perkara dugaan pemalsuan dokumen hasil hutan.
BARCODE ADA, TETAPI BAGAIMANA KEABSAHAN DOKUMENNYA?
Berdasarkan informasi dan pantauan di lokasi kejadian, sejumlah kayu gelondongan yang berserakan terlihat memiliki tanda barcode.
Meski demikian, keberadaan barcode saja belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh kayu tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan penatausahaan hasil hutan.
Masyarakat mempertanyakan apakah setiap batang kayu yang diangkut benar-benar didukung dokumen yang sah, sesuai asal-usul kayu, identitas kayu, serta kesesuaian data dalam sistem penatausahaan hasil hutan.
Pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang, bukan sekadar mengandalkan tanda barcode yang terlihat pada batang kayu.
REKAM JEJAK KASUS 2025 KEMBALI DISOROT
Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena PT Boma Resources sebelumnya pernah dikaitkan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH).
Pada pertengahan 2025, berdasarkan informasi mengenai penanganan perkara oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan, termasuk jajaran pimpinan dan operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kasus itu berkaitan dengan dugaan penggunaan dokumen hasil hutan yang tidak sah untuk melegalkan pengangkutan kayu.
Dengan adanya insiden truk yang kembali menjadi sorotan pada hari ini, masyarakat meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan kemungkinan adanya persoalan administrasi maupun legalitas kayu yang diangkut.
“Melihat muatan kayu yang tumpah hari ini, kami meminta aparat tidak hanya melihat kecelakaannya. Barcode memang terlihat, tetapi apakah dokumen pendukungnya benar-benar sah? Apakah asal-usul kayunya sesuai dengan data yang tercatat? Semua itu harus diperiksa secara terbuka. Jangan sampai persoalan lama kembali terulang,” ujar salah seorang perwakilan warga di lokasi kejadian.
APH DIMINTA TURUN, JANGAN HANYA MENONTON
Menyikapi kejadian tersebut, elemen masyarakat sipil mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polsek Sandai, Polres Ketapang, serta Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, segera melakukan pemeriksaan terhadap armada dan seluruh muatan kayu yang terlibat dalam kecelakaan.
Masyarakat meminta sejumlah langkah konkret, di antaranya:
Melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh kayu gelondongan yang tumpah maupun yang masih berada di atas kendaraan.
Memverifikasi barcode dan dokumen fisik serta digital penatausahaan hasil hutan.
Memastikan kesesuaian antara asal-usul kayu, identitas batang, volume, dan dokumen pengangkutan.
Memeriksa legalitas armada serta pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan kayu tersebut.
Mengamankan barang bukti apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Publik juga meminta agar hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
JANGAN SAMPAI KASUS LAMA TERULANG
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengangkutan hasil hutan di wilayah Ketapang berjalan sesuai ketentuan hukum.
Jika memang seluruh dokumen dan asal-usul kayu tersebut sah, pihak perusahaan tentu memiliki kesempatan untuk membuktikannya melalui pemeriksaan resmi.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran, aparat harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Masyarakat tidak meminta adanya penghakiman sebelum pemeriksaan dilakukan.
Yang dituntut adalah transparansi, ketegasan, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan legalitas kayu maupun penyebab pasti kecelakaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT Boma Resources, Polsek Sandai, Polres Ketapang, serta Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Tim Investigasi Dan Lembaga LPK-RI Kalbar
