Corongkasus.com – JAKARTA – Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait belanja jasa influencer pemerintah senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar melalui PT Rans Animasi Indonesia menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Sekretaris Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Arip Muztabasani, mendesak pemerintah membuka transparansi pengadaan serta meminta lembaga berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Temuan yang dipublikasikan ICW pada 9 November 2026 itu mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang berasal dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.
PT Rans Animasi Indonesia diketahui merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, efektivitas, serta transparansi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan komunikasi publik.
Arip menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan besaran biaya jasa influencer, melainkan menyangkut konsistensi pemerintah dalam menetapkan prioritas belanja negara.
Menurutnya, ketika pemerintah terus menggaungkan efisiensi anggaran, setiap pengeluaran yang bersumber dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk belanja komunikasi dan publikasi melalui figur publik.
“Ini bukan sekadar persoalan mahal atau murahnya jasa influencer. Ini persoalan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas penggunaan uang rakyat. Ketika masyarakat diminta menerima pemangkasan anggaran dengan alasan efisiensi, pemerintah justru harus menjelaskan mengapa belanja promosi melalui influencer dapat mencapai Rp14,7 miliar,” tegas Arip.
Ia mengingatkan, kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan target efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun seharusnya menjadi momentum memperkuat disiplin fiskal.
Arip mempertanyakan rasionalitas pengeluaran miliaran rupiah untuk jasa influencer, sementara setiap kementerian telah memiliki perangkat hubungan masyarakat, biro komunikasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur informasi publik yang dibiayai melalui APBN.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka tujuan pengadaan tersebut, termasuk apakah anggaran itu benar-benar diarahkan untuk meningkatkan literasi masyarakat, menyampaikan informasi pembangunan, atau sekadar memperluas eksposur dan membangun citra pemerintah.
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik memang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaannya harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata mengejar popularitas, jumlah pengikut, maupun tingginya tayangan konten.
Dalam perspektif pengelolaan keuangan publik, Arip menilai setiap pengadaan harus memenuhi prinsip value for money, yakni aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, nilai kontrak harus sebanding dengan kualitas pekerjaan serta hasil yang dapat diukur.
“Jangan mengukur keberhasilan program pemerintah dari seberapa viral kontennya, tetapi dari seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan. Pemerintah membutuhkan kepercayaan publik yang dibangun melalui kinerja, integritas, dan keberhasilan kebijakan,” ujarnya.
Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Selain mempertanyakan efektivitas belanja, BEM PTNU Se-Nusantara juga menyoroti aspek tata kelola dan potensi konflik kepentingan dalam keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Sebagaimana disampaikan Arip, posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni perlu menjadi perhatian dalam konteks transparansi hubungan antara kepentingan bisnis dan jabatan publik.
Menurutnya, keterkaitan antara perusahaan yang terafiliasi dengan pemegang jabatan publik dan kontrak pengadaan pemerintah membutuhkan keterbukaan ekstra untuk memastikan tidak terjadi intervensi, perlakuan istimewa, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Meski demikian, Arip menegaskan bahwa kritik tersebut bukan merupakan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum. Namun, besarnya nilai kontrak dan adanya relasi antara kepentingan bisnis dengan jabatan publik dinilai cukup menjadi alasan untuk mendorong pemeriksaan independen.
“Kita tidak boleh membiarkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis menjadi kabur. Transparansi harus menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan. Pemerintah harus membuktikan bahwa seluruh proses pengadaan berlangsung secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan,” tegasnya.
Lima Tuntutan BEM PTNU Se-Nusantara
Atas temuan tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap kewajaran nilai kontrak, kepatuhan prosedur pengadaan, serta efektivitas belanja jasa influencer pada kementerian terkait.
Kedua, meminta Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka dokumen pengadaan kepada publik, meliputi kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dasar penentuan harga, hingga hasil evaluasi pekerjaan.
Ketiga, meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengevaluasi kesesuaian proses pengadaan dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk memastikan spesifikasi pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan objektif kementerian.
Keempat, mendesak lembaga pengawas terkait menelaah potensi konflik kepentingan antara kepentingan bisnis dan jabatan publik serta memastikan tidak terdapat intervensi maupun perlakuan istimewa dalam proses pengadaan.
Kelima, meminta pemerintah melakukan moratorium terhadap pengadaan jasa influencer yang tidak mendesak dan tidak memiliki indikator manfaat publik yang jelas sampai standar evaluasi belanja komunikasi pemerintah diperbaiki.
Arip menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti sebagai narasi administratif, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian mengevaluasi dan memangkas pengeluaran yang tidak memiliki urgensi serta manfaat terukur.
Menurutnya, penggunaan APBN harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, tujuan yang terukur, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, mahasiswa diminta memahami keterbatasan anggaran pendidikan, dan pelayanan publik dituntut melakukan penghematan, tetapi uang negara justru dikeluarkan miliaran rupiah untuk membeli ruang promosi. Setiap rupiah APBN harus memiliki alasan, tujuan, dan manfaat yang dapat diuji,” tandasnya.
BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa anggaran negara merupakan amanat konstitusional yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Arip menyebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk mengkritisi kebijakan belanja negara yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
BEM PTNU Se-Nusantara berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka dan memastikan seluruh penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.(Red-FS)
Sumber: Pernyataan Sekretaris Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Arip Muztabasani.
