Corongkasus.com – Landak, Kalimantan Barat – Upaya mediasi antara keluarga tiga tersangka dalam perkara dugaan penggelapan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan manajemen PT Nusantara Sarana Alam (PT NSA), yang difasilitasi Kepolisian Resor (Polres) Landak, Kalimantan Barat, Selasa (10/11/2026), berakhir tanpa kesepakatan.
Kebuntuan tersebut memicu kekecewaan pihak keluarga dan kuasa hukum yang sebelumnya berharap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog kekeluargaan dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat adat Dayak.
Pihak keluarga menilai perusahaan tidak memberikan ruang penyelesaian melalui pendekatan adat dan tetap memilih melanjutkan proses hukum formal. Sementara itu, kuasa hukum para tersangka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian prosedur penangkapan, penyerahan surat perintah penangkapan yang disebut baru dilakukan sehari setelah penangkapan, hingga dugaan perbedaan mekanisme penyelesaian perkara dalam kasus lain yang melibatkan perusahaan tersebut.
Mediasi yang berlangsung di ruang Satreskrim Polres Landak itu dihadiri KBO Satreskrim Polres Landak IPTU M. Edi D., S.H., bersama jajaran penyidik, perwakilan pelapor dari PT NSA bernama Abrar, kuasa hukum tersangka Diseniman Sanggup, S.H., serta perwakilan keluarga, yakni Akian, Muji Santoso, Abraham, Risto, dan Kurniawan.
Keluarga Kecewa, Pendekatan Hukum Adat Dayak Tidak Mendapat Kesepakatan
Kurniawan, perwakilan keluarga sekaligus sepupu salah satu tersangka berinisial ES, menyampaikan kekecewaannya atas tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi tersebut.
Menurutnya, keluarga telah menempuh berbagai upaya untuk membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan, baik melalui jalur komunikasi formal maupun pendekatan adat Dayak.
Pihak keluarga mengaku telah melayangkan surat permohonan resmi yang ditandatangani para istri tersangka. Selain itu, keluarga juga telah menyerahkan perlengkapan adat berupa tempayan, ayam, dan bambu sebagai bagian dari tradisi masyarakat Dayak dalam upaya membuka jalan penyelesaian secara adat.
“Kami sangat menyayangkan upaya baik keluarga untuk membuka ruang perdamaian tidak mendapatkan kesepakatan. Bagi kami, kearifan lokal dan tradisi adat Dayak merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang sudah dijalankan secara turun-temurun,” ungkap Kurniawan.
Ia menilai pendekatan adat semestinya dapat menjadi ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Atas kebuntuan tersebut, pihak keluarga berencana membawa persoalan ini kepada aliansi masyarakat adat dan Dewan Adat Dayak (DAD), mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
Kuasa Hukum Soroti Surat Perintah Penangkapan Baru Diserahkan Setelah Satu Hari
Tidak hanya mempersoalkan gagalnya mediasi, kuasa hukum ketiga tersangka, Diseniman Sanggup, S.H., dari LBH Yayasan Mangkok Merah Indonesia, juga menyoroti proses penangkapan terhadap kliennya.
Diseniman menyebut terdapat sejumlah hal yang menurut pihaknya perlu diklarifikasi oleh penyidik Polres Landak, terutama berkaitan dengan mekanisme penangkapan terhadap tiga kliennya, masing-masing berinisial AM, ES, dan MBJ.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah penyerahan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga yang disebut baru dilakukan setelah satu hari sejak penangkapan berlangsung.
Menurut Diseniman, ketika penangkapan dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas kepolisian tidak memberikan ataupun memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada tersangka maupun pihak keluarga yang berada di lokasi.
“Kami mempertanyakan prosedur penangkapan terhadap klien kami. Berdasarkan informasi yang kami terima, pada saat penangkapan di TKP, petugas tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka maupun pihak keluarga. Surat tersebut justru baru diserahkan kepada keluarga setelah satu hari penangkapan. Ini menjadi perhatian serius bagi kami sebagai kuasa hukum,” tegas Diseniman.
Ia menyatakan, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, terutama mengenai waktu penerbitan, pelaksanaan, serta mekanisme penyampaian surat perintah penangkapan kepada pihak yang bersangkutan.
Selain itu, Diseniman juga mempersoalkan pemeriksaan awal atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menurut pihaknya dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum.
Atas dasar tersebut, tim kuasa hukum mengaku telah meminta penyidik melakukan pemeriksaan ulang guna memastikan terpenuhinya hak-hak hukum para tersangka.
Diseniman menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji seluruh rangkaian tindakan penyidik sebagai bahan dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan praperadilan.
Dugaan Tebang Pilih: Kasus Yakobus di Desa Kelampai Disebut Diselesaikan Melalui Kearifan Lokal
Sorotan lain yang tidak kalah penting disampaikan Diseniman adalah dugaan ketidakseragaman mekanisme penyelesaian perkara yang berkaitan dengan dugaan penggelapan TBS kelapa sawit di lingkungan PT NSA.
Kuasa hukum secara khusus membandingkan perkara yang menjerat ketiga kliennya dengan kasus seorang warga bernama Yakobus di Desa Kelampai.
Menurut keterangan Diseniman, perkara yang melibatkan Yakobus tersebut sebelumnya diselesaikan melalui pendekatan kearifan lokal dengan mekanisme ganti kerugian atas dugaan penggelapan TBS yang nilainya diperkirakan sekitar Rp9 juta.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi kuasa hukum untuk mempertanyakan mengapa pendekatan penyelesaian melalui kearifan lokal dapat diterapkan dalam perkara Yakobus, sementara ketiga kliennya harus menghadapi proses hukum negara tanpa memperoleh ruang penyelesaian adat yang sama.
“Kami mempertanyakan mengapa dalam perkara Yakobus di Desa Kelampai, yang menurut informasi kami juga berkaitan dengan dugaan penggelapan TBS, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kearifan lokal dengan pembayaran ganti kerugian sekitar Rp9 juta. Sementara klien kami justru harus menghadapi proses hukum negara tanpa memperoleh ruang penyelesaian melalui mekanisme adat yang kami upayakan,” ungkap Diseniman.
Ia menilai perbedaan pendekatan tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak perusahaan agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap masyarakat.
“Kami tidak menolak proses hukum. Namun, kami mempertanyakan konsistensi dan kesetaraan dalam penerapan mekanisme penyelesaian perkara. Jika sebelumnya ada ruang penyelesaian melalui kearifan lokal, mengapa ruang yang sama tidak dapat dibicarakan untuk klien kami? Prinsip keadilan seharusnya berlaku setara,” tegasnya.
Kuasa hukum berharap pihak perusahaan dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan mekanisme penyelesaian kedua perkara tersebut.
Kondisi Kesehatan dan Keluarga Tersangka Jadi Pertimbangan Kemanusiaan
Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak keluarga juga menyampaikan kondisi kesehatan dan tanggung jawab keluarga masing-masing tersangka sebagai pertimbangan kemanusiaan.
Tersangka berinisial ES disebut sedang mengalami penyakit hepatitis dan membutuhkan perawatan medis lanjutan. Keluarga mengaku telah menyerahkan kartu atau dokumen berobat resmi kepada penyidik sebagai bukti pendukung kondisi kesehatannya.
Sementara itu, tersangka berinisial AM disebut baru saja dikaruniai seorang anak. Namun, proses kelahiran tersebut harus dijalani sang istri tanpa didampingi suami karena AM sedang menjalani penahanan.
Adapun tersangka berinisial MBJ disebut merupakan seorang pelayan umat atau gembala gereja lokal. Menurut keluarga, penahanan yang bersangkutan turut berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan ibadah jemaat.
Kurniawan menegaskan bahwa upaya keluarga mendorong penyelesaian melalui kearifan lokal juga dilandasi pertimbangan kemanusiaan, terutama agar para tersangka tetap dapat menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing.
“Jika perkara ini dapat diselesaikan melalui kearifan lokal sesuai ketentuan yang berlaku, para tersangka diharapkan tetap dapat memenuhi kewajibannya menafkahi anak dan istri serta kembali ke tengah keluarga. Namun, kami merasa aspek kemanusiaan ini belum mendapatkan ruang sebagaimana yang kami harapkan,” pungkas Kurniawan.
Siapkan Praperadilan dan Rencana Aksi Demonstrasi
Menanggapi kebuntuan mediasi serta sejumlah persoalan yang dipersoalkan keluarga dan kuasa hukum, LBH Yayasan Mangkok Merah Indonesia bersama organisasi Mangkok Merah Borneo Bersatu menyatakan siap mengambil langkah hukum lanjutan atas persetujuan keluarga.
Diseniman Sanggup, S.H., mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum formal, salah satunya pengajuan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan terhadap ketiga kliennya.
Selain jalur hukum, organisasi Mangkok Merah Borneo Bersatu bersama aliansi masyarakat juga berencana menggelar aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi di sekitar area perusahaan.
“Kami sedang mempersiapkan langkah hukum formal, salah satunya pengajuan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan. Di samping itu, Ormas Mangkok Merah Borneo Bersatu bersama aliansi warga juga berencana menggelar aksi demonstrasi dan orasi di area perusahaan untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan hak-hak masyarakat,” terang Diseniman.
Ia berharap aparat penegak hukum tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan objektivitas dalam menangani perkara tersebut.
Diseniman juga berharap prinsip keadilan restoratif atau Restorative Justice dapat dipertimbangkan apabila perkara tersebut memenuhi persyaratan hukum untuk penyelesaian melalui mekanisme tersebut.
Menurutnya, setiap dugaan ketidaksesuaian prosedur maupun persoalan yang dinilai merugikan masyarakat akan terus diperjuangkan melalui jalur hukum positif maupun mekanisme adat yang berlaku.
Menunggu Klarifikasi PT NSA dan Polres Landak
Kebuntuan mediasi ini menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Mulai dari tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian melalui pendekatan adat, dugaan keterlambatan penyerahan surat perintah penangkapan, pemeriksaan awal yang dipersoalkan kuasa hukum, hingga dugaan perbedaan mekanisme penyelesaian perkara antara kasus ketiga tersangka dengan kasus Yakobus di Desa Kelampai.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari manajemen PT Nusantara Sarana Alam terkait keberatan keluarga dan kuasa hukum, termasuk alasan tidak tercapainya kesepakatan mediasi serta informasi mengenai penyelesaian perkara Yakobus.
Klarifikasi dari Polres Landak juga masih diperlukan, khususnya mengenai prosedur penangkapan, waktu penyerahan surat perintah penangkapan kepada keluarga, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka.
Redaksi CorongKasus.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada manajemen PT NSA, Polres Landak, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna menjamin keberimbangan pemberitaan.
Penegakan hukum harus berjalan profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Di sisi lain, kearifan lokal serta pertimbangan kemanusiaan patut mendapatkan ruang dialog sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Red-FS)
Sumber : Keterangan Kurniawan selaku perwakilan keluarga dan Diseniman Sanggup, S.H., selaku kuasa hukum dari LBH Yayasan Mangkok Merah Indonesia.
