CK.COM.Kubu Raya, Kalbar —jumat 24 April 2026 Suasana ruang tunggu Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, memanas Sejumlah penumpang Lion Air tujuan Pontianak–Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 12.30 WIB meluapkan kekecewaan karena hingga pukul 16.WIB pesawat belum juga diberangkatkan.
Berdasarkan pantauan dan keluhan penumpang, keterlambatan terjadi hampir Enam jam dan informasi yang diberikan pihak maskapai dinilai minim. “Dari jam setengah satu sampai jam Lima lebih belum ada kepastian. Di-delay terus, tapi nggak jelas kenapa,” kata seorang penumpang yang menolak disebut namanya.
Delay dan Hak Penumpang: Regulasi vs Realita Secara regulasi, PM 89 Tahun 2015 jo. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara mengatur kompensasi keterlambatan. Untuk delay 30–60 menit, maskapai wajib menyediakan minuman ringan. Delay 61–120 menit, makanan ringan. Delay 121–180 menit, makanan berat. Delay lebih dari 180 menit, maskapai wajib memberikan kompensasi Rp300.000 per penumpang.
Persoalan utama dalam kasus di Supadio bukan hanya durasi delay, melainkan _asimetri informasi_. Penumpang tidak mendapat penjelasan memadai soal penyebab keterlambatan. Dalam konteks pelayanan publik, ketidakpastian justru lebih menggerus kepercayaan dibanding delay itu sendiri.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari manajemen Lion Air terkait penyebab delay penerbangan Pontianak–Jakarta.
Tanpa penjelasan resmi, publik hanya bisa berspekulasi. Di sinilah peran komunikasi krisis maskapai diuji.
Keterlambatan Lima jam bukan sekadar soal waktu. Bagi penumpang, ada _opportunity cost_: jadwal bisnis terlewat, koneksi penerbangan lanjutan hangus, hingga agenda keluarga terganggu. Bagi bandara, kerumunan penumpang kecewa berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Bagi maskapai, insiden ini adalah erosi _brand trust_ yang mahal.
Menunggu Klarifikasi Lion Air Upaya konfirmasi kepada Station Manager Lion Air Bandara Supadio dan Corporate Communications Lion Group masih dilakukan hingga berita ini naik. Penumpang berhak mendapat penjelasan resmi serta kompensasi sesuai regulasi yang berlaku.
Otoritas Bandara Supadio dan Otoritas Bandara Wilayah II juga diharapkan proaktif memastikan maskapai memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, termasuk keterbukaan informasi saat terjadi _irregularity_.
Catatan Redaksi Kasus ini menegaskan kembali pentingnya transparansi dalam industri penerbangan. Delay mungkin tidak terhindarkan, tetapi ketidakjelasan tidak boleh dinormalisasi. Penumpang adalah subjek, bukan objek jadwal. Maskapai yang kuat bukan yang tidak pernah delay, tetapi yang mampu mengelola delay dengan komunikasi dan tanggung jawab.
/Ags/.CK/
