Ketapang, Kalbar – Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Indotani, Kabupaten Ketapang, kian menjadi tamparan keras bagi supremasi hukum di Kalimantan Barat.
Aktivitas perusakan lingkungan yang diduga kuat dikendalikan oleh pemodal bernama Bu Mansur bersama Badrun ini dinilai kebal hukum.
Meski sempat memamerkan aktivitas tambang ilegal mereka secara terang-terangan hingga viral di media sosial, para pelaku tetap bebas beroperasi tanpa hambatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, lokasi tambang ilegal tersebut sebenarnya sudah berulang kali menjadi target operasi.
Tim dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat tercatat telah beberapa kali turun ke lokasi untuk melakukan penindakan.
Namun, operasi tersebut dinilai hanya sebatas formalitas karena aktor utama di balik tambang ilegal itu tidak pernah tersentuh penahanan maupun penetapan tersangka.
Tumpulnya hukum dalam kasus ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik beking dari internal kepolisian sendiri.
Informasi yang beredar luas di tengah masyarakat menyebutkan keterlibatan seorang oknum anggota Polres Ketapang berinisial “H”.
Oknum tersebut diduga berperan sebagai penghubung sekaligus fasilitator lobi setiap kali tim penindak dari Polda Kalbar turun ke lapangan, sehingga proses hukum selalu berujung buntu dan menguap begitu saja.
“Fenomena ini secara telanjang mencederai rasa keadilan masyarakat dan meruntuhkan marwah institusi kepolisian. Bagaimana mungkin pelaku yang terang-terangan memamerkan kejahatan lingkungan di ruang publik bisa terus melenggang bebas, sementara aparat di daerah terkesan tutup mata?” tegas salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Mandeknya penegakan hukum di tingkat daerah ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi tegas pimpinan Polri dalam memberantas praktik tambang ilegal dan menindak anggota yang menjadi pelindung kejahatan.
Pembiaran terhadap aktivitas PETI di kawasan Indotani tidak hanya merampok kekayaan sumber daya alam negara, tetapi juga mewariskan kehancuran ekologis yang mengancam keselamatan warga sekitar.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Kapolri, Kompolnas, Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Kapolda Kalbar untuk segera turun tangan mengambil alih penanganan kasus ini.
Publik menilai penegakan hukum di tingkat bawah telah gagal memberantas mafia tambang dan membiarkan negara dirugikan secara masif.
Masyarakat menegaskan tidak lagi menaruh kepercayaan pada penanganan di tingkat daerah jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat.
Warga memastikan akan mengawal kasus ini dan segera melayangkan laporan resmi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta pembekingan ini langsung ke Kapolri, Divisi Propam Mabes Polri, Kejaksaan Agung, hingga Kompolnas agar jajaran terkait segera dievaluasi dan ditindak tegas.
Tembusan Rilisan:
#MabesPolri
#Kejagung
#Kompolnas
#KadivPropamMabesPolri
#PoldaKalbar
Sumber: Tokoh Masyarakat
