@Corongkasus.com Pontianak, Kalimantan Barat– Organisasi kemasyarakatan Barisan Pemuda Melayu (BPM) menyatakan sikap tegas terhadap terjadinya pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang.(03/07/26)
Menurut BPM, gangguan pasokan listrik tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat, mengganggu roda perekonomian, serta menimbulkan keresahan di tengah warga.
Berdasarkan informasi yang disampaikan PT PLN (Persero), pemadaman terjadi akibat gangguan operasional pada unit pembangkit, bukan karena krisis pasokan batu bara. PLN juga menyatakan bahwa pasokan energi primer dalam kondisi aman dan saat ini tengah melakukan percepatan perbaikan serta pemeliharaan guna memulihkan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM), Gusti Eddy, mendesak PLN agar segera menormalkan pasokan listrik serta memberikan informasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan dan progres penanganannya.
”Saya mengingatkan kepada PLN agar segera menormalkan pasokan listrik.
Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak ada kepastian penyelesaian, Barisan Pemuda Melayu siap menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut kejelasan, percepatan pemulihan, serta pertanggungjawaban operasional dari PT PLN (Persero),” tegas Gusti Eddy.
Menurutnya, pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa hari telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut juga memengaruhi sektor usaha, pelayanan publik, hingga stabilitas ekonomi daerah.
”Kerugian yang dialami masyarakat tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan keamanan. Dua hari tanpa listrik berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat,” ujarnya.
BPM juga meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat apabila dinilai tidak mampu mengantisipasi dan menangani gangguan kelistrikan secara optimal.
Selain itu, BPM mendesak aparat penegak hukum bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan investigasi terhadap penyebab terjadinya pemadaman listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
”Kami berharap pemerintah hadir memberikan kepastian kepada masyarakat. Kejadian seperti ini tidak boleh terus berulang. Pelayanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga kualitas dan keandalannya,” tutup Gusti Eddy.
Pewarta : M.A
Sumber : Gusti Eddy (Ketum BPM Kalbar)
Redaksi : Corong kasus.com
