CorongKasus.com | Singkawang, Kalimantan Barat – Gelombang protes terhadap pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya memasuki babak baru., Selasa (07-07-2026).
Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS) dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama manajemen PLN UP3 Singkawang di Kantor DPRD Kota Singkawang pada Rabu, 8 Juli 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Agenda hearing tersebut merupakan tindak lanjut atas keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik yang berlangsung selama hampir sepekan terakhir dan dinilai telah mengganggu aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, dunia usaha, hingga pelaku UMKM.
Sebelumnya, pada Senin, 6 Juli 2026, AGMPS telah melayangkan surat resmi kepada DPRD Kota Singkawang yang berisi permohonan agar wakil rakyat memfasilitasi pertemuan dengan pihak PLN. Respons cepat dari DPRD Kota Singkawang bersama Pemerintah Kota Singkawang kemudian menghasilkan undangan resmi untuk pelaksanaan hearing tersebut.
Perwakilan AGMPS, Dino Santana, mengatakan forum ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak PLN mengenai penyebab gangguan kelistrikan yang terjadi sejak Rabu, 1 Juli 2026.
“Hal ini sangat perlu kita tanyakan langsung kepada pihak PLN. Selama ini kita belum tahu persis apa permasalahan yang dihadapi oleh PLN. Poin yang paling penting juga adalah bagaimana skema pembayaran kompensasi bagi warga yang terdampak. Alhamdulillah, teman-teman yang tergabung di dalam aliansi sangat antusias untuk berpartisipasi. Semoga saja kita bisa mendapatkan jawaban terbaik dari pihak PLN,” ujar Dino.
Baca Juga :
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, baik mengenai penyebab utama gangguan maupun langkah konkret yang akan dilakukan agar kondisi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
AGMPS sendiri merupakan gabungan berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa, buruh, profesi, hingga lembaga bantuan hukum yang menyatukan aspirasi masyarakat Singkawang. Adapun organisasi yang tergabung dalam aliansi tersebut antara lain:
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
Asosiasi Driver Ojol Singkawang (ADOS);
Barisan Pemuda Melayu (BPM) DPD Singkawang;
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Cabang Singkawang;
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK);
LBH Garuda Nusantara;
LBH Rakha;
Firma Hukum Lancang Kuning Khatulistiwa; serta
Berbagai unsur masyarakat sipil lainnya.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, AGMPS akan menyampaikan tiga poin utama yang menjadi tuntutan masyarakat kepada PLN, yakni:
Meminta penjelasan secara transparan mengenai penyebab teknis pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Menuntut solusi nyata beserta kepastian waktu penyelesaian gangguan agar pelayanan listrik kembali normal.
Mendesak adanya kejelasan mekanisme kompensasi atau ganti rugi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman.
Aliansi menilai pelayanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin keberlangsungannya. Oleh karena itu, mereka berharap forum hearing di DPRD tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga menghasilkan komitmen nyata dari pihak PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Selain itu, AGMPS juga berharap DPRD Kota Singkawang dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik sehingga setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
Hearing yang akan berlangsung pada Rabu besok diperkirakan menjadi perhatian luas masyarakat, mengingat banyak warga dan pelaku usaha yang mengaku mengalami kerugian akibat padamnya listrik secara bergilir selama beberapa hari terakhir.
CorongKasus.com akan terus mengikuti jalannya rapat dengar pendapat tersebut dan menyajikan perkembangan terbaru, termasuk hasil pembahasan, tanggapan resmi dari pihak PLN, serta langkah-langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut atas tuntutan masyarakat.
Sumber : Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS)
Pewarta : Ferry S
