Corongkasus.com,KABUPATEN BANDUNG BARAT — Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai semakin menurun. Perselisihan kewenangan yang berulang, pengisian jabatan yang dinilai masih berputar pada orang-orang yang sama, serta penggunaan anggaran daerah yang dipersoalkan karena dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi sejumlah hal yang disoroti.
Di tengah kondisi tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
“Ketika kepercayaan publik runtuh akibat kelalaian para pemimpin, ini bukan saatnya kami ikut menyerah. Justru di momen inilah kami harus bersuara lebih lantang, lebih tegas, dan tidak mengenal kompromi,” tegas Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup.
Menurutnya, kritik yang disampaikan Pokja Wartawan KBB bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kritik kami bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan karena persoalan yang terjadi harus disampaikan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui dan memahami kebijakan yang dibuat pemerintah serta dampaknya bagi mereka,” ujarnya.
Pokja Wartawan KBB menyatakan akan terus menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Setiap persoalan akan dikaji, dipertanyakan, dan disampaikan kepada publik berdasarkan informasi serta fakta yang diperoleh di lapangan.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, tidak hanya ditujukan kepada lembaga eksekutif, tetapi juga legislatif. Pokja Wartawan KBB menegaskan bahwa seluruh lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
“Jangan berharap kami berdiam diri demi kenyamanan pejabat. Diam berarti mengabaikan kepentingan masyarakat yang membayar pajak, menanggung berbagai beban, dan memiliki hak untuk mengetahui ke mana anggaran daerah disalurkan,” kata M. Raup.
Ia menambahkan, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat akan terus menjadi perhatian Pokja Wartawan KBB. Kritik dan pengawasan, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
“Pemimpin yang menjalankan pemerintahan secara transparan tentu tidak perlu takut terhadap kritik. Karena itu, kami berharap seluruh pemangku kepentingan kembali fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat dan membuka ruang yang luas bagi pengawasan publik,” pungkasnya.
Narasumber/Pewarta: Ketua Pokja KBB, M. Raup
Editor Redaksi: Egha
