Corongkasus.com,Sanggau,Kalbar ~Awal tahun 2025 menjadi periode kelam bagi dunia ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. Ribuan pekerja dari berbagai sektor mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mulai dari industri perkebunan hingga sektor retail dan pendidikan.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyampaikan keprihatinannya dan menyoroti akar persoalan: minimnya kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA).
Salah satu kasus paling mencolok adalah PHK massal di PT Erna Djuliawati Sanggau yang berdampak pada sekitar 1.232 pekerja.
Sementara itu, sejumlah tenaga honorer di SMKN 1 Kakap, Kubu Raya juga harus dirumahkan. Tak ketinggalan, karyawan Transmart Pontianak ikut terdampak karena rencana penghentian operasional perusahaan ritel tersebut.
“Ini menyedihkan bagi kita. Saya sedih, artinya ekonomi kita kurang baik-baik saja,” ujar Krisantus usai menghadiri Upacara Hari Otonomi Daerah XXIX di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, situasi ini seharusnya bisa diminimalkan jika daerah diberi ruang lebih luas untuk mengelola potensi SDA-nya sendiri.
“Saya pikir ini karena kurang diberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam,” tegas Krisantus.
Ia menambahkan, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejatinya berasal dari kekayaan alam. Namun, selama ini, kebijakan yang sentralistik menghambat daerah dalam mengambil peran maksimal dalam eksplorasi dan eksploitasi SDA.
“Ketika berbicara tentang PAD, tentu kita dapatkannya dari kekayaan alam kita. Saya berharap aplikasinya diberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola SDA dan membuat regulasi sendiri,” pungkasnya.
Krisantus berharap ke depan akan ada reformasi kebijakan pusat-daerah, agar daerah seperti Kalbar tidak hanya menjadi “penonton” atas kekayaan alamnya sendiri, tapi bisa menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Pewarta Iwan
Tim Investigasi Awak Media Mata Elang Singbebas
