@Corongkasus.com PONTIANAK — Rencana pembangunan Gedung Parkir Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dengan nilai anggaran sekitar Rp19,1 miliar mendapat sorotan dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat.
BPM Kalbar menilai pengalokasian anggaran tersebut perlu dikaji secara serius, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan masih banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Gusti Eddy, menyatakan pihaknya mengecam kebijakan pengalokasian dana tersebut apabila benar menggunakan anggaran hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan fasilitas gedung parkir di lingkungan Kejati Kalbar.
“Kami mempertanyakan sensitivitas kebijakan tersebut terhadap kondisi masyarakat Kalimantan Barat. Di saat pemerintah sedang berbicara mengenai efisiensi anggaran, masih banyak jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, persoalan pendidikan, kesehatan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan anggaran,” ujar Gusti Eddy dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).»
Menurut Gusti Eddy, pemerintah daerah seharusnya melakukan penentuan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan pemberian hibah tersebut, termasuk mekanisme penganggaran, dasar hukum, perencanaan, serta tujuan penggunaan dana.
BPM Kalbar juga menyoroti posisi Kejati Kalbar sebagai institusi penegak hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Gusti Eddy meminta Kejaksaan Agung melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Kejati Kalbar, termasuk bidang intelijen, apabila terdapat persoalan atau dugaan ketidaktepatan dalam proses maupun kebijakan yang berkaitan dengan anggaran tersebut.
“Kami meminta Jaksa Agung melakukan evaluasi dan penyegaran terhadap jajaran Kejati Kalbar, termasuk Asisten Intelijen. Kami ingin memastikan fungsi intelijen dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.»
BPM menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai pembangunan gedung semata. Menurut mereka, transparansi mengenai sumber dana, dasar pemberian hibah, proses penganggaran, serta pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian publik.
Berdasarkan informasi pengadaan yang disampaikan BPM, paket Pembangunan Gedung Parkir Kejati Kalbar berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat.
Paket tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp19,1 miliar, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sekitar Rp19.099.920.000.
Dalam proses tender, pekerjaan tersebut disebut dimenangkan oleh Aneka Tata Sarana, perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Nilai penawaran terkoreksi tercatat sebesar Rp19.016.737.021,69, sedangkan nilai akhir kesepakatan harga disebut mencapai Rp19.014.789.930,78.
BPM meminta seluruh proses tersebut dapat dibuka secara transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun persepsi negatif di tengah publik.
Selain meminta evaluasi dari Jaksa Agung, BPM Kalbar juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencermati penggunaan anggaran tersebut apabila terdapat indikasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau persoalan lain yang masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.
BPM juga meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) melakukan pengawasan terhadap jajaran Kejati Kalbar sesuai kewenangannya.
“Kami meminta KPK dan Jamwas ikut mencermati persoalan ini. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, tentu harus bisa dijelaskan secara terbuka kepada publik. Tetapi jika ada indikasi pelanggaran, harus dilakukan pemeriksaan secara objektif,” kata Gusti Eddy.
BPM Kalbar menilai anggaran sebesar Rp19,1 miliar akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat apabila diarahkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Gusti Eddy menyebut persoalan kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Masih banyak persoalan di Kalimantan Barat yang mendesak. Jalan, jembatan, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.»
BPM juga mengimbau jajaran Kejati Kalbar untuk menjaga pola hidup sederhana dan tidak menampilkan gaya hidup berlebihan di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Namun, BPM menegaskan kritik tersebut ditujukan pada kebijakan dan penggunaan anggaran, bukan untuk menghakimi seluruh pegawai Kejati Kalbar secara pribadi.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, BPM Kalbar menyatakan sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa di kantor Kejati Kalbar dalam waktu dekat.
BPM menyebut aksi tersebut akan melibatkan massa dalam jumlah besar dan bertujuan meminta penjelasan serta transparansi mengenai kebijakan anggaran pembangunan gedung parkir tersebut.
“Kami siap turun ke jalan. Kami akan menyampaikan aspirasi secara konstitusional dan meminta Kejati Kalbar memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jika diperlukan, kami akan mengerahkan massa dalam jumlah besar,” tegas Gusti Eddy.»
BPM Kalbar meminta seluruh pihak tidak menganggap aksi tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap proses hukum, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.
BPM juga menyerukan agar seluruh proses klarifikasi dan pemeriksaan, apabila dilakukan, berjalan transparan, objektif, profesional, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh pihak yang berkepentingan membuka informasi kepada publik secara terang dan bertanggung jawab.
Sumber : BPM Kalbar
Pewarta : M.A
Redaksi : Corongkasus.com
