Corongkasus.com,JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai perkembangan industri kendaraan listrik harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan hilirisasi Indonesia.
Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan nikel menjadi bahan antara, pembangunan smelter, atau produksi komponen baterai. Hilirisasi harus dilanjutkan hingga menghasilkan baterai, kendaraan listrik, komponen utama, perangkat lunak, serta kemampuan industri nasional menembus pasar ekspor.
Peluang tersebut semakin terbuka seiring pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia. Sepanjang 2025, penjualan kendaraan elektrifikasi mencapai 175.144 unit, yang terdiri atas HEV, PHEV, dan BEV. Khusus penjualan BEV, jumlahnya mencapai 103.931 unit, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 43.188 unit.
“Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik dunia. Kita punya sumber daya nikel, pasar domestik yang besar, tenaga kerja, basis industri otomotif, serta investasi baru yang terus masuk. Karena itu, ukuran keberhasilan kita jangan berhenti pada berapa banyak nikel yang berhasil diolah atau berapa banyak pabrik yang dibangun. Ukurannya harus sampai pada seberapa besar nilai tambah, teknologi, komponen, kendaraan, dan lapangan kerja berkualitas yang berhasil kita ciptakan di Indonesia,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) yang dipimpin Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, hadir antara lain Ketua Umum PERIKLINDO Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, Sekretaris Jenderal Tenggono Chuandra Phoa, serta Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian Bhudjonggo Prabowo Kartoleksono.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III ke-7 ini menjelaskan, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan investasi kendaraan listrik benar-benar memperkuat industri nasional.
Berdasarkan roadmap pemerintah, batas minimal TKDN kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) ditetapkan sebesar 40 persen hingga 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027–2029, dan 80 persen mulai 2030.
Pada saat yang sama, ekosistem baterai mulai terbentuk dari hulu hingga hilir. PT HLI Green Power di Karawang, misalnya, merupakan perusahaan patungan Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution dengan investasi sekitar US$1,2 miliar dan kapasitas produksi sel baterai sebesar 10 GWh per tahun, setara dengan kebutuhan sekitar 150.000 kendaraan listrik.
“TKDN bukan hanya satu-satunya instrumen. Kita juga harus melihat siapa yang memasok komponen, di mana teknologi dikembangkan, berapa banyak perusahaan nasional yang masuk dalam rantai pasok, berapa tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan seberapa besar riset serta rekayasa dilakukan di dalam negeri. Kalau indikator-indikator itu tumbuh, barulah kita bisa mengatakan hilirisasi mulai berubah menjadi industrialisasi,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, tantangan berikutnya adalah melengkapi rantai pasok baterai. Pemerintah pada 2026 mencatat ekosistem tersebut terus berkembang, termasuk rencana investasi sekitar US$350 juta dari Pure Battery Technologies untuk membangun fasilitas precursor bahan katoda atau precursor cathode active material (pCAM) di Indonesia.
Fasilitas tersebut dirancang menggunakan mixed hydroxide precipitate (MHP) yang dipasok dari fasilitas high pressure acid leach (HPAL) domestik. Dengan demikian, nilai ekonomi dapat terus ditingkatkan dari nikel, MHP, precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, hingga daur ulang.
“Inilah pekerjaan rumah kita. Jangan puas karena sudah memiliki nikel dan HPAL. Kita harus terus bergerak ke precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan, sampai recycling. Semakin panjang rantai produksi yang berada di Indonesia, semakin besar pula nilai tambah dan kesempatan kerja yang ada di dalam negeri. Pada titik itulah hilirisasi memiliki makna strategis bagi industrialisasi nasional,” pungkas Bamsoet.
Editor : DM MPGI
