Corongkasus.com,JAKARTA –Dinamika politik Indonesia belakangan ini dinilai semakin kompleks. Mulai dari polemik konstitusional terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, tantangan ekonomi rakyat, hingga persoalan lingkungan dan masa depan demokrasi, menjadi rangkaian persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Advokat DR (HC) Tjandra Setiadji, SH, MH, menilai bahwa di tengah berbagai ketegangan politik tersebut, pemerintah dan elite politik tidak boleh kehilangan fokus terhadap persoalan mendasar masyarakat.
Menurutnya, politik seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan justru menjadikan masyarakat sebagai penonton dari pertarungan kepentingan para pemegang kekuasaan.
“Jika politik dilihat menggunakan kacamata elite, mungkin yang terlihat adalah perebutan kekuasaan, pertarungan pengaruh, strategi partai, dan kalkulasi jabatan. Namun, jika menggunakan kacamata masyarakat kecil, persoalannya jauh lebih sederhana: bagaimana harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pekerjaan tersedia, penghasilan mencukupi, dan kehidupan berjalan aman,” ujar Tjandra dalam pandangannya mengenai situasi politik nasional.
Ia mengaku mencoba membaca kondisi Indonesia bukan dari sudut pandang buzzer, pendukung pemerintah, ataupun oposisi, melainkan melalui perspektif masyarakat kecil yang setiap hari berhadapan langsung dengan realitas kehidupan.
Tjandra mengibaratkan dirinya sedang melihat Indonesia melalui kacamata seorang tukang parkir yang menyaksikan berbagai persoalan masyarakat dari dekat.
Menurutnya, setidaknya terdapat empat persoalan besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
1. Pengunduran Diri Gibran dan Ujian Konstitusional Pemerintahan Prabowo
Tjandra menempatkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 sebagai salah satu perkembangan politik yang paling menyita perhatian publik.
Polemik dokumen pendidikan yang berkembang menjadi persoalan hukum tata negara, ditambah tekanan politik di parlemen melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR dari delapan partai politik, dinilainya harus dilihat secara komprehensif.
Menurut Tjandra, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pribadi seorang wakil presiden, melainkan menyangkut hubungan antara hukum, legitimasi demokrasi, dan tanggung jawab pejabat publik.
“Jabatan publik bukanlah hak istimewa yang melekat secara permanen kepada seseorang. Jabatan merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan sesuai persyaratan dan ketentuan hukum,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Gibran memperoleh mandat melalui pemilihan langsung bersama Presiden Prabowo. Oleh sebab itu, setiap proses yang berkaitan dengan keberlanjutan jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional, bukan semata-mata didasarkan pada tekanan politik.
Tjandra juga menilai perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional, termasuk hubungan politik antara Prabowo dan Joko Widodo yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam dinamika Pilpres 2024.
Namun, ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran otomatis menandakan keretakan hubungan politik kedua tokoh tersebut.
Menurutnya, hal yang paling penting adalah memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, termasuk mekanisme pengajuan dua calon oleh presiden kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
“Indonesia membutuhkan kepastian konstitusional, bukan pertarungan kepentingan yang berkepanjangan,” ujarnya.
2. Dugaan Penyadapan Menjadi Ujian Independensi Penegakan Hukum
Persoalan kedua yang menjadi perhatian Tjandra adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya yang menyeret beberapa pejabat tinggi kepolisian.
Ia menilai kasus tersebut sangat serius karena berkaitan dengan keamanan negara, perlindungan privasi, profesionalisme aparat, serta kemungkinan adanya persoalan dalam lingkaran kekuasaan.
Apabila dugaan penyadapan ilegal terbukti, menurutnya, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Tidak boleh ada pejabat yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedekatan dengan kekuasaan,” katanya.
Meski demikian, Tjandra menegaskan pentingnya menghormati asas praduga tidak bersalah. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh tuduhan terhadapnya telah terbukti.
Ia juga meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada identifikasi pihak yang diduga melakukan penyadapan.
Negara, menurutnya, harus mengungkap siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanismenya, apa motifnya, siapa saja yang menjadi sasaran, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.
Tjandra mengingatkan bahwa kasus tersebut dapat menjadi ujian serius bagi independensi penegakan hukum di Indonesia.
“Jangan sampai hukum berubah menjadi alat untuk menyelesaikan konflik internal kekuasaan. Jika aparat penegak hukum justru terjebak dalam pertarungan antarkelompok elite, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara,” tegasnya.
3. Ekonomi Rakyat Harus Menjadi Prioritas, Program Pemerintah Perlu Dievaluasi
Di tengah dinamika politik nasional, Tjandra menilai persoalan ekonomi rakyat seharusnya tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan kepastian harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang baik, serta jaminan masa depan keluarga dibandingkan hiruk-pikuk perebutan kekuasaan.
Ia menyoroti dua program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Program MBG dinilai memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa.
Namun, Tjandra mengingatkan bahwa tujuan yang baik harus diikuti pelaksanaan yang baik pula.
Kedua program tersebut membutuhkan tata kelola anggaran yang transparan, pengawasan ketat, distribusi tepat sasaran, serta evaluasi berkala.
“Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham dan tata kelola pasar modal Indonesia, menurutnya, harus menjadi momentum pembenahan.
Investor membutuhkan kepastian hukum, transparansi, konsistensi kebijakan, serta tata kelola yang dapat dipercaya.
Tjandra menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup dibangun melalui pernyataan optimistis pemerintah.
“Keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
4. Persoalan Lingkungan dan Ruang Demokrasi Tidak Boleh Diabaikan
Tjandra juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Menurutnya, kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kehidupan petani, kerusakan ekosistem, perekonomian daerah, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Ia menilai pemerintah harus melakukan lebih dari sekadar pemadaman dan pengumuman penurunan titik panas.
Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, pengawasan konsesi, pemulihan lingkungan, serta perlindungan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas.
Selain persoalan lingkungan, Tjandra turut menyoroti perdebatan mengenai perluasan peran militer dalam jabatan sipil.
Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman sejarah panjang terkait hubungan sipil dan militer. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memperluas peran aparat dalam pemerintahan sipil harus dibahas secara terbuka dengan tetap menjunjung supremasi sipil, demokrasi, dan konstitusi.
Kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan kembalinya praktik dwifungsi, menurutnya, tidak boleh dipandang sebagai kritik yang harus dibungkam.
Sebaliknya, pemerintah perlu memberikan jawaban melalui argumentasi hukum, transparansi kebijakan, serta jaminan bahwa demokrasi tetap menjadi fondasi penyelenggaraan negara.
Tjandra juga menyinggung demonstrasi mahasiswa pada 10 November 2026 yang dinilainya mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap arah perjalanan bangsa.
Aspirasi mengenai korupsi, lingkungan, biaya hidup, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan harus didengar sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Kritik bukan ancaman bagi negara. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi instrumen koreksi terhadap kekuasaan,” tegasnya.
Elite Politik Diminta Tidak Kehilangan Orientasi terhadap Kepentingan Rakyat
Merangkum keempat persoalan tersebut, Tjandra menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan yang saling berkaitan, mulai dari legitimasi politik, ketegangan di dalam institusi negara, tekanan ekonomi, persoalan lingkungan, hingga kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi.
Namun, menurutnya, persoalan paling mengkhawatirkan bukan semata-mata banyaknya konflik yang muncul secara bersamaan.
Hal yang lebih penting adalah bagaimana memastikan perhatian elite politik tidak terlalu tersedot pada perebutan pengaruh, sementara persoalan mendasar masyarakat justru kehilangan prioritas.
Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo memiliki pekerjaan besar untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan agenda pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Stabilitas, menurut Tjandra, bukan berarti tidak boleh ada kritik. Stabilitas justru lahir ketika hukum ditegakkan secara adil, ekonomi dikelola dengan baik, lembaga negara bekerja profesional, dan masyarakat merasa terlindungi.
Demokrasi juga tidak cukup diukur dari pelaksanaan pemilu atau kuatnya dukungan politik di parlemen. Demokrasi harus tercermin dari kemampuan negara mendengarkan suara masyarakat, melindungi kebebasan berpendapat, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk menggambarkan situasi tersebut, Tjandra kembali menggunakan analogi seorang tukang parkir yang setiap hari mengatur kendaraan di tengah suasana ramai.
Ketika semua orang datang bersamaan, seorang tukang parkir tidak boleh ikut panik. Ia harus mampu menentukan prioritas, mengatur ruang, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Begitu pula negara. Ketika berbagai persoalan datang bersamaan, pemerintah tidak boleh kehilangan arah dan prioritas.
Ia bahkan menggunakan analogi kipas angin untuk menggambarkan ke mana seharusnya arah kebijakan pemerintah diarahkan.
“Pertanyaannya sederhana, ke mana arah anginnya harus diarahkan terlebih dahulu? Ke Senayan agar para elite politik lebih sejuk dalam berkompetisi, atau ke pasar agar masyarakat tidak semakin kepanasan menghadapi kenaikan biaya hidup?” ungkapnya.
Menurut Tjandra, keduanya memang membutuhkan kesejukan. Namun, kepentingan rakyat tidak boleh ditempatkan pada urutan kedua.
Ia menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan politik yang terus-menerus memanas. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, dan pemerintahan yang benar-benar hadir.
“Jangan sampai para elite sibuk memperebutkan kursi, sementara rakyat masih sibuk memperjuangkan sepiring nasi,” ujarnya.
Tjandra menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada seberapa lama elite mampu mempertahankan kekuasaan, melainkan pada kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Karena ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa lama para elite mampu mempertahankan kekuasaan, melainkan seberapa baik negara mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyatnya.”
Oleh: Advokat DR (HC) Tjandra Setiadji, SH, MH
Editor : DM MPGI
