CK.com.Pontianak KALBAR – Fenomena “cucuk dan cabut” partai serta gonta-ganti pasangan calon gubernur, walikota, dan bupati di Kalimantan Barat semakin mencerminkan kompleksitas dinamika politik di wilayah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan afiliasi politik dan aliansi di antara para elite politik berlangsung begitu cepat, yang memunculkan pertanyaan tentang stabilitas politik serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.(20/8).
Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori “Political Realignment”, atau penataan ulang politik, yang mengacu pada pergeseran signifikan dalam koalisi politik. Para aktor politik tampak terus mencari aliansi baru yang dianggap lebih menguntungkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan mereka. “Perubahan-perubahan ini bukan semata soal strategi pemilu, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pilihan-pilihan politik,” ungkap Eka Siswanto, pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.
Menurut Eka Siswanto, Teori “Political Opportunism”juga memainkan peran penting dalam fenomena ini. Perubahan afiliasi partai atau pasangan calon sering kali didorong oleh kalkulasi pragmatis, di mana para politisi memanfaatkan situasi yang ada untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sering kali dengan mengabaikan prinsip-prinsip ideologis yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam demokrasi. “Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kepentingan jangka pendek menjadi lebih dominan dibandingkan dengan visi jangka panjang untuk pembangunan daerah,” jelas Eka Siswanto.
Selain itu, perubahan aliansi ini juga dapat dilihat melalui lensa “Game Theory” di mana setiap aktor politik bertindak sebagai pemain dalam permainan strategis. Mereka mencoba mengantisipasi langkah-langkah lawan mereka sambil memaksimalkan keuntungan politik mereka sendiri.Teori “Rational Choice” memberikan perspektif bahwa keputusan politik dibuat berdasarkan evaluasi rasional atas manfaat dan risiko yang dihadapi.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada elite politik, tetapi juga memiliki implikasi luas pada masyarakat. Sebagai aktor pasif dalam permainan politik ini, masyarakat sering kali menjadi korban dari ketidakpastian dan ketidakjelasan arah kepemimpinan. Teori “Elite Circulation” atau sirkulasi elit menjelaskan bahwa perubahan dalam kepemimpinan sering kali hanya merupakan rotasi di antara kelompok elite yang sama, sehingga tidak membawa perubahan signifikan dalam kebijakan publik atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Eka Siswanto, kondisi ini menunjukkan adanya.”Crisis of Legitimacy”, di mana kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemimpinnya terus menurun. “Ketidakstabilan politik ini bisa memicu apatisme, di mana masyarakat merasa tidak ada calon yang benar-benar bisa diandalkan untuk mewakili kepentingan mereka,” tambahnya.
Dengan menggunakan pendekatan “Political Behaviorism”, fenomena ini dapat dianggap sebagai refleksi dari perilaku politik yang adaptif. Para politisi dan partai politik di Kalimantan Barat tampaknya berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan politik yang cepat. Namun,Eka Siswanto, mengingatkan bahwa perubahan yang didorong oleh pragmatisme yang ekstrem dapat merusak integritas sistem politik itu sendiri.
“Dalam konteks Kalimantan Barat, untuk menciptakan stabilitas politik yang lebih berkelanjutan, diperlukan komitmen yang lebih kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan publik,” kata Eka Siswanto,”Ia juga menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang transparan dan berbasis data, serta penguatan kapasitas kelembagaan, agar dinamika politik dapat bergerak ke arah yang lebih stabil dan pro-rakyat.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa stabilitas politik di Kalimantan Barat tidak hanya bergantung pada pilihan elite, tetapi juga pada sejauh mana kepemimpinan politik dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih berkelanjutan dan inklusif.Red,,
Sumber: Pengamat Politik Eka Siswanto
Redaksi: Gugun
